KETUA Umum HMI Ciamis Hernawan. aos/zona muda

ZONAMUDA, Ciamis — HMI Cabang Ciamis soroti kinerja KPU Ciamis yang kurang aktif melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai penyelenggara Pemilu 2019.

BACA JUGA: BEM IAID Ciamis Pertanyakan Kinerja KPU Ciamis

Mencermati lemahnya tugas dan fungsi KPU pada Pemilu 2019, HMI Cabang Ciamis menerjunkan 50 kader ke tiap wilayah di Kabupaten Ciamis. Tujuannya, untuk melakukan survei terkait Pemilu 2019.

Ketua Umum HMI Ciamis Hernawan menjelaskan, dari survei yang dilakukan, dari lima pemilihan yang akan dilaksanakan, sebagian besar masyarakat hanya tahu tentang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden dan DPRD kabupaten.

Itu pun masih banyak yang kebingungan akan mekanisme pencoblosan.

“Kami menyimpulkan, hasil survei tersebut, KPU Ciamis belum optimal menyosialisasikan mekanisme pencoblosan,” kata Hernawan kepada ZONAMUDA, Selasa (26/3/2019).

Selain menyoroti kinerja sosialisasi KPU Ciamis, HMI Cabang Ciamis juga mempertanyakan terkait transparasi rincian anggaran biaya dan logistik KPU Ciamis.

Selama ini, kata Hernawan, HMI Ciamis menilai, KPU Ciamis tidak transparan terkait rincian anggaran biaya dan logistik Pemilu serentak yang hanya tinggal menghitung hari ini.

Padahal, sesuai UU Nomor 14/2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, KPU Ciamis seharusnya menyampaikan informasi ini kepada masyarakat lewat media ataupun di ruang publik.

“Berkaca dari Pemilihan Pilkada 2018, buku panduan KPPS datang H-1 sebelum pencoblosan dan itu pun pada malam hari, ini yang membuat kebingungan para petugas KPPS. Hal seperti ini jangan terjadi kembali di Pemilu 2019,” harapnya.

Untuk itu, kata Hernawan, HMI mendorong KPU Ciamis lebih cepat memberikan buku panduan KPPS sesuai dengan tanggal pelantikan KPPS yang akan dilaksanakan pada 28 Maret 2019 di masing-masing desa.

Anehnya, lanjut Hernawan, tiap Relawan Demokrasi (Relasi) atau pun perangkat sosialisasi lainnya tidak diberikan spacement surat suara untuk sosilaliasi.

“Pantas saja sosialisasi tidak optimal, logistik untuk sosialisasinya pun tidak lengkap. Seharusnya ini menjadi perhatian khusus KPU Ciamis,” tuturnya.

Hernawan menambahkan, UUD 1945 Pasal 1 dan 2 yang menyatakan bahwa Kedaulatan Berada di Tangan Rakyat dan Dilaksanakan Menurut UUD.

Kedaulatan seperti itu adalah pelaksanaan sistem demokrasi dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat.

“Untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemilihan umum yang dapat menjamin pelaksanaan hak politik masyarakat, dibutuhkan penyelenggara pemilihan umum yang profesional, serta mempunyai integritas, kapabilitas, dan akuntabilitas melalui Komisi Pemilihan Umum.

Ini sebagaimana tercantum dalam UU Nomor 15/2011 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum.

“Sehingga dalam implementasinya dapat mewujudkan partisipasi masyarakat untuk mendukung terlaksananya pemilihan umum yang bersih, jujur, dan adil. Yang sesuai dengan spirit demokrasi dan kearifan lokal bangsa Indonesia,” kata Hernawan.

Selain Undang-Undang tersebut, lanjut Hernawan, juga telah menyatakan bahwa Komisi Pemilihan Umum menyelengarakan sosialisasi penyelenggaraan pemilihan gubernur, bupati, dan walikota atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU kabupaten/kota kepada masyarakat.

“Maka dapat disimpulkan bahwa dalam melakukan tugas dan fungsinya, Komisi Pemilihan Umum dapat merancang program-program yang berorientasi pada peningkatan partisipasi politik masyarakat dengan memanfaatkan sumber daya sesuai dengan kearifan lokal yang ada di daerah tersebut.”

“Komisi Pemilihan Umum harus bertindak profesional dengan menentukan langkah-langkah strategis yang mampu memberikan pemahaman kepada masyarakat untuk sadar akan hak dan kewajibannya sebagai warga negara. Salah satunya, yaitu melakukan sosialisasi kepada masyarakat,” tutur Hernawan. aos firdaus